BNPP Kawal Usulan Pembangunan Kawasan Perbatasan di Kepulauan Meranti Riau

JAKARTA, iNews.id - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyatakan siap mengawal berbagai usulan pembangunan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti setelah menerima audiensi yang membahas percepatan pembangunan kawasan perbatasan. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Kepulauan Meranti H Asmar menyoroti sejumlah persoalan mendesak, mulai dari abrasi pantai, keterbatasan infrastruktur, hingga kebutuhan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Audiensi dipimpin Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman bersama Bupati Kepulauan Meranti H Asmar, Jumat (24/7/2026). Pertemuan menjadi forum untuk menyelaraskan kebutuhan pembangunan daerah perbatasan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Makhruzi menegaskan, Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kawasan strategis yang memerlukan perhatian berkelanjutan dalam pembangunan nasional.

"Berbagai usulan yang disampaikan hari ini menjadi perhatian kami dan akan kami dorong melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar pembangunan kawasan perbatasan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik, memperkuat ketahanan wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati H Asmar memaparkan berbagai tantangan yang masih dihadapi Kepulauan Meranti sebagai wilayah terdepan Indonesia.

Menurutnya, posisi strategis daerah perbatasan menyimpan potensi besar, namun masih terkendala akses infrastruktur dan ancaman abrasi yang terus terjadi.

"Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kawasan yang berada di garda terdepan negara dengan potensi yang sangat besar. Namun kami juga menghadapi tantangan nyata, mulai dari keterisolasian wilayah, keterbatasan infrastruktur dasar hingga abrasi pantai yang terus mengancam wilayah perbatasan setiap tahunnya," katanya.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengajukan enam usulan prioritas kepada BNPP RI, yakni peningkatan akses jalan di kawasan perbatasan, pembangunan pengaman pantai untuk mengatasi abrasi, pembangunan pelabuhan internasional atau Pos Lintas Batas Negara (PLBN), penyediaan ambulans laut, perluasan program revitalisasi sekolah, serta percepatan bantuan rumah layak huni melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

H Asmar menilai pembangunan pengaman pantai menjadi kebutuhan mendesak karena abrasi tidak hanya mengancam permukiman dan lahan pertanian masyarakat, tetapi juga berpotensi memengaruhi garis pangkal kedaulatan negara.

Selain itu, Pemkab Kepulauan Meranti juga mendorong pembangunan PLBN untuk mendukung mobilitas masyarakat sekaligus memberikan perlindungan bagi pekerja migran melalui jalur resmi.

Di sektor kesehatan, pemerintah daerah mengusulkan pengadaan ambulans laut guna mempercepat pelayanan medis bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar.

Sementara itu, terkait program BSPS, H Asmar mengungkapkan sebanyak 763 calon penerima bantuan telah menyelesaikan proses verifikasi lapangan.

"Kami sangat berharap alokasi program ini dapat segera direalisasikan demi menghadirkan hunian yang layak, sehat, dan aman bagi masyarakat kita di perbatasan," ujarnya.

Audiensi tersebut turut dihadiri perwakilan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, jajaran Forkopimda Kabupaten Kepulauan Meranti, serta para kepala biro dan asisten deputi di lingkungan BNPP RI. Dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah, pembangunan kawasan perbatasan diharapkan semakin terarah, merata, dan mampu memperkuat kehadiran negara di wilayah terdepan Indonesia.