Bahlil: Saya Menteri yang Tidak Suka Impor

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku sebagai Menteri yang tidak menyukai skema impor untuk pengadaan dan pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri. 

Sebab Bahlil menyebut, dibalik praktik tersebut terdapat celah korupsi yang bakal timbul di kemudian hari. Praktik rente atau pembayaran sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu itu menjadi hal yang sulit terhindarkan dibalik skema impor. 

"Karena saya menteri yang tidak suka impor-impor, aku jujur sajalah. Karena di situ setiap ada impor pasti ada potensi rente di situ. Ini yang membuat kita punya orang-orang terbaik di bangsa ini diperiksa oleh para penegak hukum," kata Bahlil dalam acara Energy Forum di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Ketua Umum Partai Golkar itu menegaskan, peningkatan produksi dalam negeri dan bauran energi menjadi kunci utama memutus praktik impor yang selama ini dilakukan, dan tidak sedikit yang berakhir pada kasus hukum. 

Bahlil juga mengakui bahwa kapasitas produksi dengan permintaan konsumsi memang belum seimbang. Kebutuhan bensin nasional terus meningkat dari 32,9 juta kiloliter pada 2021 menjadi 42,1 juta kiloliter pada 2030. Namun, produksi dalam negeri relatif stagnan di kisaran 14,2 juta kiloliter per tahun, sehingga kenaikan kebutuhan harus ditutup melalui impor.

Pada 2021, produksi bensin domestik mencapai 14,59 juta kiloliter, sementara impor sebesar 18,31 juta kiloliter. Memasuki 2025, kebutuhan nasional diperkirakan mencapai 37,3 juta kiloliter, dengan produksi hanya 14,27 juta kiloliter dan impor meningkat menjadi 23,03 juta kiloliter.

Tren ini berlanjut hingga 2030, ketika impor diproyeksikan mencapai 27,83 juta kiloliter, hampir dua kali lipat dibandingkan produksi domestik yang tetap sekitar 14,27 juta kiloliter. Upaya pemerintah untuk menekan impor tersebut dengan mencampurkan BBM dengan etanol, yang kemudian disebut E10. 

"Jadi, cara untuk membuat tidak ada lagi kecurigaan adalah stop impor. Makanya produksi dalam negeri harus ditingkatkan," kata Bahlil. 

Ia mengaku, ketika mandatory bahan bakar campuran etanol sampai dengan angka 20 persen, maka diproyeksikan impor Indonesia berkurang hingga 4 juta kilo liter per tahun untuk pemenuhan BBM di dalam negeri. 

Bahlil mengatakan, B50 yang akan diluncurkan pada Juli mendatang, maka Indonesia sudah tidak lagi melakukan impor bahan bakar jenis solar. Sebab sudah mampu dipenuhi dari dalam negeri, lewat campuran bahan bakar nabati seperti CPO (Crude Palm Oil).

"Ternyata sampai dengan B50 yang besok Juli akan kita Resmikan, itu menyelamatkan wajah Indonesia dari ketergantungan impor solar kita, mulai tahun ini kita tidak lagi impor solar," lanjutnya. 

Bahlil memaparkan, konsumsi solar nasional meningkat dari 33,49 juta kiloliter pada 2020 menjadi 40,2 juta kiloliter pada 2026. Kebutuhan tersebut dipenuhi dari kombinasi produksi kilang domestik, impor, dan biodiesel berbasis Fatty Acid Methyl Ester (FAME). Porsi FAME terus meningkat dari 8,4 juta kiloliter pada 2020 menjadi 20,1 juta kiloliter pada 2026.

Pada saat yang sama, impor solar berhasil ditekan. Setelah sempat mencapai 8,02 juta kiloliter pada 2024, volume impor diproyeksikan turun menjadi 4,9 juta kiloliter pada 2025 dan bahkan nol pada 2026, seiring meningkatnya kontribusi biodiesel dan produksi domestik.

Produksi solar dari kilang dalam negeri juga relatif stabil di kisaran 18-21 juta kiloliter, sehingga tambahan kebutuhan dapat dipenuhi melalui pencampuran biodiesel.