DPR Minta Prioritaskan Flyover Bekasi Pasca Kecelakaan Kereta

JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB Sudjatmiko meminta pemerintah memprioritaskan pembangunan flyover serta penataan perlintasan sebidang di kawasan Stasiun Bekasi dan Bekasi Timur. Hal itu ditekankan Sudjatmiko menyusul kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line rute Cikarang pada 27 April 2026.

Peristiwa itu menjadi alarm keras bagi seluruh pihak, baik pemerintah pusat, daerah, PT KAI, hingga instansi terkait lainnya, agar segera membenahi titik-titik perlintasan sebidang yang rawan menimbulkan kecelakaan.

“Kecelakaan beruntun yang diawali insiden taksi Green SM di perlintasan sebidang hingga berujung tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL arah Cikarang menunjukkan bahwa kawasan Bekasi membutuhkan rekayasa transportasi yang lebih modern dan aman. Pembangunan flyover tidak bisa lagi ditunda,” ujar Sudjatmiko lewat siaran pers, dikutip Minggu (24/05/26).

Sudjatmiko sempat melakukan kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Stasiun Bekasi Timur, pada Jumat 22 April. Berdasarkan informasi dari sejumlah laporan dan keterangan resmi, insiden kecelakaan bermula ketika taksi mengalami kecelakaan di area perlintasan dekat Bekasi Timur yang kemudian mengganggu operasional perjalanan KRL. 

Dalam situasi tersebut, KRL yang tengah berhenti akhirnya ditabrak dari belakang KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir–Surabaya Pasar Turi. Sebanyak 16 orang dilaporkan meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, perjalanan kereta di lintas Bekasi–Cikarang sempat lumpuh selama proses evakuasi berlangsung.

Menurut Sudjatmiko tingginya mobilitas kendaraan dan padatnya frekuensi perjalanan kereta di wilayah Bekasi membuat keberadaan perlintasan sebidang menjadi ancaman serius bagi keselamatan masyarakat. Karena itu, ia menegaskan Komisi V DPR RI akan mendorong dukungan anggaran sekaligus pengawalan kebijakan agar pembangunan flyover maupun underpass di titik rawan dapat masuk prioritas program transportasi nasional.

“Kita tidak boleh menunggu jatuh korban berikutnya. Bekasi adalah salah satu simpul transportasi tersibuk di Jabodetabek. Infrastruktur keselamatan harus menjadi prioritas utama negara,” tuturnya.

Ia juga meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem persinyalan, pengamanan perlintasan, serta percepatan penghapusan perlintasan sebidang sesuai amanat keselamatan transportasi nasional. Di sisi lain, Sudjatmiko memberikan apresiasi kepada Basarnas, BPBD, kepolisian, tenaga medis, dan petugas PT KAI yang dinilai bergerak cepat dalam proses evakuasi korban meski menghadapi kondisi yang sulit.

Menurutnya, Komisi V DPR RI akan menjadikan tragedi di Bekasi sebagai momentum evaluasi nasional terkait keselamatan transportasi kereta api, khususnya di wilayah perkotaan dengan tingkat kepadatan tinggi seperti Jabodetabek.

“Modernisasi transportasi bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal keselamatan nyawa masyarakat. Negara harus hadir memastikan tragedi serupa tidak terulang,” pungkasnya.