Prabowo Berduka atas Bencana Tanah Longsor di Jepara

JAKARTA – Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan rasa duka cita Presiden Prabowo Subianto atas bencana tanah longsor yang terjadi di wilayah Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.

“Saya langsung diperintah Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk datang ke Jepara. Pertama, beliau menyampaikan ucapan belasungkawa dan turut berduka cita bagi seluruh masyarakat Jepara yang terdampak,” kata Suharyanto, dikutip Sabtu (17/1/2026).

Suharyanto menyampaikan tiga pesan kepada para pemangku kepentingan, khususnya Pemerintah Kabupaten Jepara. Ia menggarisbawahi pentingnya penanganan masyarakat terdampak bencana secara maksimal.

“Khusus di titik ini dulu, saya ingin menyampaikan yang pertama yang harus ditangani, yang harus dilakukan penanganan secara maksimal adalah manusianya, orangnya,” ujarnya.

Meskipun rumah rusak di Desa Tempur menyasar 13 kepala keluarga (KK), pemerintah daerah dapat memfasilitasi relokasi. Pemerintah daerah menyediakan lokasinya, sementara pembangunan rumah akan dibantu oleh BNPB.

“Jadi jangan berpikir kalau namanya BNPB itu harus membangun yang banyak-banyak. Tidak, satu atau dua rumah juga tidak apa-apa. Yang penting itu masyarakat,” ungkapnya.

Terkait kebutuhan dasar masyarakat terdampak, BNPB telah menyalurkan bantuan kepada para korban bencana. Pihaknya juga akan menambah bantuan apabila jumlah yang disalurkan masih kurang.

Meskipun pemerintah daerah telah menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT) dan masih terdapat kebutuhan tambahan, hal tersebut dapat diajukan kepada BNPB, seperti pemenuhan kebutuhan nonpangan.

“Kebutuhan dasar bukan hanya makan dan minum saja yang harus diperhatikan, tetapi juga kebutuhan lanjutan sebagai manusia. Pakaian, tempat tinggal, tempat tidur, obat-obatan, alat pencegah penyakit, alat pencegah dingin, selimut, dan lain sebagainya. Itu tolong diperlengkapi dan dipenuhi,” ungkapnya.

Terkait akses jalan yang mengganggu aktivitas masyarakat di wilayah terdampak banjir dan longsor, ia mengapresiasi upaya pemerintah setempat dalam membuka kembali akses tersebut.

Meskipun alat berat telah dikerahkan di lapangan, Kepala BNPB menyampaikan bahwa pemerintah daerah dapat menambahkan alat berat dengan pembiayaan dari BNPB. Hal serupa juga berlaku untuk perbaikan darurat jembatan yang rusak.

“Tunjukkan kepada rakyat bahwa pemerintah hadir. Tidak ada alasan. Apalagi di sana ada 3.500 jiwa. Mungkin kebutuhan makan dan minum tidak ada masalah, bisa menggunakan sepeda motor, tetapi masih ada kebutuhan-kebutuhan lainnya. Apalagi ada anak sekolah dan lain sebagainya, jangan terlalu lama,” ujarnya.