Meraup Untung dari Diplomasi Cerdas di Laut Cina Selatan

Berita Utama | katadata.co.id | Published at Senin, 16 November 2020 - 07:00
Meraup Untung dari Diplomasi Cerdas di Laut Cina Selatan

Adu klaim wilayah antara sejumlah negara di Asia Tenggara dan Tiongkok atas wilayah Laut Cina Selatan terus berlanjut. Situasinya saat ini semakin panas dengan masuknya campur tangan Amerika Serikat (AS) yang turut memperuncing hubungan dua negara adi daya tersebut.

Tak heran jika dua negara ini saling berlomba memperkuat pengaruhnya terhadap negara-negara di kawasan perairan yang menjadi salah satu jalur lalu lintas perdagangan internasional tersibuk di dunia itu. Tiongkok tampak lebih unggul karena faktor lokasi dan terutama dukungan kekuatan ekonominya.

Sedangkan AS terus berupaya mengejar ketertinggalannya, salah satunya dengan memperkuat kerja berbagai bidang, mulai ekonomi, kesehatan, hingga pertahanan. Pasalnya Paman Sam juga memiliki kepentingan di Laut Cina Selatan, terutama terkait Freedom of Navigations yang memiliki peran penting pada lalu lintas perdagangan internasional yang melalui kawasan tersebut.

Berbagai literasi menyebutkan, nilai perdagangan internasional yang melalui kawasan ini mencapai US$ 5,3 triliun per tahun, dengan US$ 1,2 triliun di antaranya dengan AS. Meski demikian Center for Strategic & International Studies (CSIS) memperkirakan nilainya jauh lebih rendah, bervariasi antara US$ 2,1 - 3,7 triliun. Adapun data terakhir pada 2016 menunjukkan nilainya sebesar US$ 3,4 triliun.

Laut Cina Selatan juga kaya dengan sumber daya. Seperti minyak dan gas alam (migas) dan 10% dari total sumber daya perikanan dunia. Menurut estimasi Energy Information Administration (EIA), cadangan migas di sana setidaknya 11 miliar barel minyak dan 190 triliun kubik kaki gas alam.

Sengketa Laut Natuna Utara (Katadata)

 

Lobi-lobi Amerika Serikat ke Indonesia

Itulah mengapa dua bulan terakhir AS gencar melobi negara-negara di sekitar Laut Cina Selatan, salah satunya Indonesia. Namun bukan Indonesia saja, AS yang diwakili oleh Secretary of State-nya, Mike Pompeo, melakukan tur ke sejumlah negara lainnya, seperti India, Maladewa, dan Srilanka. Pompeo membawa misi khusus untuk melawan pengaruh Tiongkok di negara-negara tersebut.

Sebelum kedatangan Pompeo dengan misi anti-Tiongkok-nya, pejabat teras Departemen Pertahanan AS atau Pentagon, James H. Anderson lebih dulu berkunjung pada 18 September. Dia bertemu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Dalam pertemuan itu Anderson memastikan komitmen AS dalam penguatan kerja sama pertahanan kedua negara. Menurut rilis resmi Pentagon, Anderson dan Prabowo sepakat melanjutkan kerja sama latihan militer bersama jika kondisi telah memungkinkan, membahas berbagai isu di kawasan termasuk soal Laut Cina Selatan, ancaman siber, terorisme, dan investasi di Indonesia.

Kunjungan Anderson hanya berselang sembilan hari dari kedatangan Menhan Tiongkok, Wei Fenghe, ke Indonesia pada 9 September. Wei juga bertemu Prabowo dan membahas isu-isu di kawasan Asia Pasifik dan kerja sama pertahanan di antara berbagai topik lainnya.

Setelah itu giliran Menhan Prabowo yang melawat ke AS pada 15-19 Oktober atas undangan bos Pentagon, Mark T. Esper. Padahal sejak 2000 Prabowo dilarang masuk AS karena dianggap melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada pada kerusuhan Mei 1998.

Dalam rilisnya, Pentagon mengungkapkan Esper dan Prabowo membicarakan sejumlah isu terkait keamanan regional, kerja sama pertahanan bilateral, serta menandatangani Memorandum of Intent untuk pengembalian sisa jasad tentara AS yang hilang di Indonesia saat Perang Dunia II.

Namun tak lama setelah kunjungan Prabowo ke AS, Trump memecat Esper. Tidak diketahui apakah pemecatan ini ada hubungannya dengan kedatangan Prabowo atau tidak.

Baru pada 29 Oktober, Pompeo berkunjung ke Indonesia. Namun misi yang dibawa Pompeo memicu reaksi keras dari pemerintah Tiongkok. Salah satunya karena pernyataan yang disampaikan mantan direktur Central Intelligence Agency (CIA) ini di Jakarta terkait perebutan klaim wilayah Laut Cina Selatan.

“Kami menolak seluruh klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan. Kami juga menyambut baik teladan Indonesia dalam menjaga kedaulatan maritimnya di sekitar Kepulauan Natuna dengan tindakan tegas,” kata Pompeo.

Tiongkok, melalui duta besarnya untuk Indonesia, Xiao Qian, menilai Pompeo sengaja menjelekkan negaranya dan mengganggu kedamaian dan stabilitas di perairan itu.

“AS telah mengancam kedamaian di Laut Cina Selatan, selalu bertindak sebagai pembela UNCLOS 1982 walau tidak pernah meratifikasinya, dan berulang kali menjerumuskan negara-negara di kawasan dalam pertikaian,” kata Qian seperti dikutip dari laman resmi Kedubes Tiongkok untuk Indonesia.

Pendekatan AS ke Indonesia juga dilakukan dari sisi ekonomi, melalui perpanjangan fasilitas GSP (Generalized System of Preferences) yang diumumkan sehari setelah kunjungan Pompeo. GSP merupakan fasilitas pembebasan tarif bea masuk ekspor kepada negara-negara berkembang.

Indonesia telah mendapatkan fasilitas ini sejak 1980. Berdasarkan data United States International Trade Commission (USITC), pada 2019  ekspor produk Indonesia yang menggunakan GSP mencapai US$ 2,61 miliar, setara 13,1% dari total ekspor ke AS yang mencapai US$ 20,1 miliar.

Nilai ekspor tersebut berasal dari 729 pos tarif barang yang mendapatkan fasilitas tersebut. Hingga Agustus 2020, nilai ekspor GSP Indonesia  ke AS sebesar US$ 1,87 miliar, naik 10,6% secara tahunan. Indonesia saat ini merupakan negara pengekspor GSP terbesar kedua setelah Thailand dengan US$ 2,6 miliar.

Lalu pada 10 November, giliran Duta Besar AS untuk Indonesia Sung Kim menemui Menhan Prabowo di Jakarta. Pada kunjungan yang dimaksudkan sebagai perkenalan Kim sebagai Dubes AS untuk Indonesia yang baru, membahas beberapa hal antara lain kerja sama pertahanan serta isu-isu yang berkembang di kawasan.

Jepang Turut Merapat

Selain AS, Jepang turut merapat ke Indonesia dan Vietnam. Perdana Menteri (PM) Jepang yang baru Yosihide Suga berkunjung pada 19-21 Oktober lalu dengan membawa agendanya sendiri yakni untuk merealisasikan visi kerja sama ekonomi dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik yang mereka sebut ‘Free and Open Indo-Pacific’ (FOIP).

FOIP diinisiasi oleh pendahulu Suga, mantan PM Shinzo Abe yang telah mengundurkan diri karena alasan kesehatan, untuk melawan pengaruh Tiongkok yang terus bertumbuh. Suga menyatakan bahwa negara-negara ASEAN merupakan kunci untuk mencapai FOIP karena memiliki visi yang serupa dengan FOIP.

Perkembangan di Laut Cina Selatan juga menjadi perhatian Suga. Dia sangat menyayangkan atas ketegangan yang meningkat di kawasan itu. “Jepang sangat menentang tindakan apa pun yang meningkatkan ketegangan di Laut Cina Selatan,” kata Suga di Vietnam, Senin 19 Oktober.

Menurutnya apa yang terjadi di Laut Cina Selatan sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dipegang teguh negara-negara ASEAN dan FOIP yakni supremasi hukum, keterbukaan, kebebasan, transparansi dan inklusivitas.

Dia menegaskan Jepang secara konsisten mendukung pelestarian supremasi hukum di laut serta menekankan pentingnya menyelesaikan masalah Laut Cina Selatan secara damai berdasarkan hukum internasional alih-alih menggunakan kekerasan atau paksaan.

Kuatnya Tiongkok di Laut Cina Selatan

Yang menjadi sumber pertikaian di Laut Cina Selatan adalah perebutan wilayah antara Tiongkok dengan negara-negara ASEAN di sekitar perairan tersebut, yakni Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Indonesia, serta Taiwan.

Tiongkok mengklaim hingga 90% luas wilayah Laut Cina Selatan atas dasar sembilan garis putus atau nine dash line, yakni sembilan garis imajiner yang menjadi acuan untuk mengklaim laut tersebut pasca Perang Dunia II.

Sembilan garis putus ini dibuat atas dasar historis, hampir empat puluh tahun sebelum diratifikasinya UNCLOS pada 1982. Walau ikut meratifikasinya, Tiongkok masih mempertahankan klaimnya atas dasar sembilan garis putus tersebut. Sedangkan negara-negara lainnya mengacu pada UNCLOS.

Tiongkok pun tidak setengah hati dalam menjaga wilayah ini. Mereka memperkuat militernya, tidak hanya untuk menjaga kawasan tetapi sering kali untuk mengintimidasi kapal-kapal yang dianggap melanggar batas wilayah. Seperti pada penenggelaman kapal nelayan Vietnam di dekat Kepulauan Paracel pada 3 April tahun ini.

Tiongkok juga membangun pos-pos militer pada kepulauan yang masih menjadi objek seteru, seperti Kepulauan Spratly sebanyak tujuh pos, serta di Kepulauan Paracel sebanyak 20 pos. Pada Kepulauan Spratly Tiongkok berseteru dengan Taiwan, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam; sedangkan di Kepulauan Paracel dengan Taiwan dan Vietnam.

Sembilan garis putus Tiongkok juga bersinggungan dengan zona eksklusif ekonomi (ZEE) Indonesia di Kepulauan Natuna dan Laut Natuna Utara. Indonesia  tidak pernah mengklaim wilayah Laut Cina Selatan di luar ZEE, namun cukup keras menyuarakan isu ini baik di ASEAN maupun PBB.

Tiongkok mampu melakukan itu semua salah satunya berkat ledakan pertumbuhan ekonominya sejak 1990. Menurut data Bank Dunia, produk domestik bruto (PDB) Tiongkok meroket dari hanya US$ 360,86 miliar (1990) menjadi US$ 14,34 triliun (2019). Berkat kekuatan ekonominya juga Tiongkok mampu meningkatkan pengaruhnya di dunia dengan investasinya yang mencapai triliunan dolar.

Menurut riset Center for Strategic & International Studies (CSIS), sebuah lembaga think tank asal AS, sejak 2005 hingga 2017 aliran keluar penanaman modal asing (PMA) atau foreign direct investment (FDI) Tiongkok mencapai US$ 1,04 triliun di seluruh dunia.

Sebesar 52,1% dari jumlah tersebut atau US$ 324 juta mengalir ke Eropa dan Amerika Utara (tak termasuk Meksiko), 29,5% (US$ 307,7 juta) mengalir ke Asia dan Oseania, dan 7,9% (US$ 83,01 miliar) mengalir ke Afrika. AS yang selama ini paling vokal menentang politik luar negeri Tiongkok, justru menjadi negara penerima PMA terbesar, yakni mencapai US$ 171,04 miliar.

Halaman selanjutnya: Strategi Cerdas Bebas Aktif Indonesia

Strategi Cerdas Bebas Aktif Indonesia

Pengamat Hukum Internasional dan Guru Besar Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengatakan bahwa AS memang bermaksud mencari dukungan Indonesia di Laut Cina Selatan dalam beberapa kali lawatannya yang lalu. Bahkan hingga mencabut larangan masuk Menhan Prabowo.

Mengapa Indonesia? Menurutnya itu karena Indonesia bersuara cukup lantang terkait klaim sembilan garis putus Tiongkok walau tidak terlibat pada perang klaim. Sedangkan Vietnam, Hikmahanto menilai AS ingin memberikan peringatan kepada Tiongkok.

“Indonesia tidak mengakui sembilan garis putus walau dianggap punya utang besar ke Tiongkok. Vietnam juga  menentang habis-habisan itu. AS ke Vietnam esensinya ingin memperingatkan Tiongkok, juga mendorong Vietnam agar terus berani melawan Tiongkok,” ujar Hikmahanto kepada Katadata.co.id.

Alasan pendekatan AS ke Indonesia juga karena laporan Pentagon yang menyebutkan Tiongkok tengah mempertimbangkan untuk membangun pangkalan militer di sejumlah negara, salah satunya Indonesia. Menurutnya Tiongkok bisa saja menggunakan pengaruhnya yang kuat untuk memaksa Indonesia agar mengizinkan membangun pangkalan militer.

Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa saat ini Tiongkok memiliki kekuatan militer yang setara dengan  AS, bahkan unggul di beberapa area, seperti jumlah kapal perang dan kapal selam yang lebih banyak, rudal balistik dan misil yang mampu menjangkau sasaran hingga 5.500 kilometer dibandingkan AS yang hanya 300 km, dan sistem pertahanan udara yang canggih.

“AS khawatir negara-negara di kawasan Asia Pasifik akan jatuh dan ‘dimakan’ Tiongkok. Karena dengan kekuatan ekonomi dan militernya AS menilai itulah yang dilakukan Tiongkok saat ini,” kata Hikmahanto.

AS bersama sekutu-sekutunya seperti Australia, Jepang, Filipina, termasuk juga negara-negara Eropa khawatir Tiongkok menguasai Laut Cina Selatan dengan kekuatan militernya tersebut, kemudian menutup jalur komunikasi laut di perairan itu. Ini akan mengganggu kebebasan navigasi (freedom of navigation) dan jalur perdagangan internasional di sana.

Pemerintah Indonesia sendiri membantah laporan Pentagon terkait pangkalan militer asing. Termasuk terkait pendekatan AS. Pasalnya Indonesia menganut politik bebas aktif, tidak bisa memihak ke salah satu kubu, Tiongkok ataupun AS. Hal tersebut berulang kali ditegaskan pada berbagai kesempatan.

“Indonesia dengan segala kemampuannya terus berusaha untuk menjembatani perbedaan dengan tetap menjalankan politik bebas aktif. Indonesia tidak akan menyerahkan teritorinya untuk pangkalan asing negara manapun,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, berbicara pada sebuah acara webinar awal November lalu.

Tapi Hikmahanto menilai di sinilah kecerdikan Indonesia yang memanfaatkan konflik antara dua negara besar tersebut untuk menjadi keuntungan. Karena ketika AS atau Tiongkok merapat mencari dukungan, Indonesia bisa meminta ‘imbalan’, tentu dengan tetap mempertahankan politik bebas aktifnya.

“Misalnya sama AS kita minta investasi di bidang perikanan, khususnya di Natuna Utara. Prabowo kemarin ke AS juga minta bantuan untuk pengawasan laut di ZEE Indonesia, artinya kapal-kapal TNI AL, Bakamla, dan SDM-nya akan diperkuat. AS dan Tiongkok bilang ini licik, tapi rakyat Indonesia akan menilai ini cerdas, smart diplomacy,” ujarnya.

Ketika Pompeo datang, Indonesia memang menawarkan AS untuk berinvestasi di pulau-pulau terluar Indonesia, utamanya di Natuna. Kehadiran AS di Natuna akan membantu Indonesia menghadapi Tiongkok yang sering menangkap ikan di wilayah Laut Natuna Utara dengan perlindungan dari kapal penjaga pantainya, tanpa harus terlibat langsung. Apalagi AS juga memiliki kepentingan di sana.

“Indonesia menawarkan Natuna kepada investor asing untuk melindungi kepentingan nasional, terutama karena indonesia belum bisa mengeksploitasi sumber dayanya secara memadai dan mengawasi perairan di sana,” kata Hikmahanto.

Sulitnya Penyelesaian Konflik Laut Cina Selatan

Sayangnya konflik di Laut Cina Selatan kemungkinan belum akan terselesaikan dalam waktu dekat menurut pandangan sejumlah analis. “Karena di situ ada overlapping dari beberapa negara,” kata Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Philips Vermonte.

Menurutnya yang bisa dilakukan oleh negara-negara yang bertikai sementara ini adalah memanfaatkan wilayah tersebut secara bersama, serta menahan diri untuk tidak melakukan provokasi. Walaupun selama ini usaha-usaha tersebut belum terlalu efektif.

Mantan Deputi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, yang kini menjabat sebagai Dubes Indonesia untuk Jerman, Arif Havas Oegroseno juga pernah mengatakan bahwa penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan tidak memungkinkan karena klaim yang saling tumpang tindih.

“Daripada memaksakan diri untuk menyelesaikan sengketa, lebih baik mengubah strategi menjadi pengelolaan sengketa yang lebih mudah dicapai untuk menghindari konflik antara AS dan Tiongkok yang tengah dalam strategic rivalry,” ujarnya.

Havas juga mengatakan, dengan pengelolaan sengketa, kebijakan pembangunan di Natuna bisa terus dilanjutkan. Indonesia pun tidak perlu memilih kubu dan tetap bisa bekerja sama dengan AS dan Tiongkok dalam perdagangan. Bahkan menurutnya Indonesia bisa menjadi fasilitator antara kedua kubu melalui trilateral strategic dialogue.

Dampak Terpilihnya Biden, Pecah Perang di Laut Cina Selatan?

Terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden AS untuk periode 2021-2024 diperkirakan akan mengubah cara AS menghadapi Tiongkok. Namun tidak akan mengubah posisi AS terhadap Tiongkok.

Banyak yang mengatakan bahwa Donald Trump sebenarnya lebih tegas dalam menghadapi Tiongkok yang terus saja memamerkan kekuatannya di dunia, baik di Laut Cina Selatan, maupun di perbatasan dengan India yang beberapa waktu lalu memanas.

Sedangkan pendekatan Biden, dia menyatakan sikap tegas terhadap Tiongkok akan dilakukan dengan perspektif yang lebih luas, dan pendekatan yang lebih halus. “Cara paling efektif adalah membangun kesatuan dengan mitra-mitra AS untuk menghadapi perilaku kasar dan pelanggaran HAM Tiongkok,” kata Biden.

Walaupun di saat yang sama, dia juga akan membangun kerja sama dengan Beijing pada bidang lainnya yang menjadi kepentingan bersama seperti perubahan iklim, nonproliferasi, dan kesehatan global. Berbeda dengan Trump dengan kebijakan ‘America First’-nya.

“Trump dari partai Republik, Biden dari Demokrat. Politisi Republik dan Demokrat musuhan dalam segala hal, kebijakan bertolak belakang. Tapi ada satu hal yang mereka setuju, bahwa Tiongkok adalah ancaman buat AS. Jadi kebijakan AS tidak akan berubah banyak, yang beda hanya gayanya. Biden lebih multilateralis, Trump lebih unilateralis, Biden lebih bisa diajak bicara dibanding Trump,” kata Philips.

Senada, menurut Hikmahanto politisi di AS datang dan pergi. Pergantian presiden dan menteri tidak akan mengubah pandangan AS terhadap Tiongkok. “Kebijakannya tidak akan berubah karena disusun birokrat. Seperti laporan Pentagon soal Tiongkok yang disusun eselon 1 ke bawah yang melihat Tiongkok ini berbahaya,” ujarnya.

Sehingga dia pun meyakini kondisi di Laut Cina Selatan tidak akan banyak berubah, apalagi hingga pecah perang secara terbuka. Kondisinya lebih kurang akan tetap sama seperti saat ini dengan ‘perang’ dinginnya.

Artikel Asli