Teleponan dengan PM Malaysia, Presiden Iran Jelaskan soal Gencatan Senjata dengan Israel
JAKARTA, iNews.id - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim berbicara dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian melalui telepon membahas perkembangan terkini konflik dengan Israel, termasuk kesepakatan gencatan senjata.
Hasil pembicaraan tersebut di-posting Anwar di akun media sosial X, Selasa (24/6/2025). Dalam percakapan itu, Pezeshkian menjelaskan alasan mengapa Iran menerima proposal gencatan senjata yang diajukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
"Presiden Masoud memastikan bahawa Iran bersedia menghentikan serangan dan menerima perdamaian, dengan syarat Israel menghentikan serangan terhadap wilayah-wilayah kedaulatan Palestin dan Iran," kata Anwar.
Pezeshkian, lanjut Anwar, meminta tolong kepadanya untuk menyampaikan sikap Iran tersebut kepada negara-negara Muslim.
Menurut Anwar, penting untuk memberikan pemahaman kepada negara-negara Muslim lainnya agar tidak terpengaruh dengan narasi berat sebelah serta mau memahami konteks sebenarnya dari pembalasan Iran, terutama dengan menyerang pangkalan militer AS di Qatar.
5 Fakta Perombakan Direksi-Komisaris Pertamina hingga MIND ID, Anak Anak Wapres dan Jenderal
"Malaysia pula secara jelas menegaskan sikap bahawa kita mengutuk sekeras-kerasnya serangan Israel ke Gaza dan Iran, yang telah menewaskan, bukan hanya rakyat biasa, tapi juga kepemimpinan militer tertinggi serta para ilmuwan Iran," ujar Anwar.
Tindakan tersebut, lanjut Anwar, telah melampaui batas kemanusiaan serta hukum internasional.
Sejak konflik pecah, kata Anwar, Malaysia konsisten dengan pendirian bahwa perang bukan solusi.
Berdasarkan prinsip keadilan yang universal, Malaysia mengakui hak Iran untuk membalas serangan yang sembrono serta melanggar kedaulatan negaranya.
"Adalah munafik bagi dunia menyetujui tindakan militer Israel namun menentang hak yang sah bagi Iran untuk mempertahankan diri," ujarnya.
Malaysia, lanjut dia, juga menyambut baik keputusan Iran mencari jalan damai bersama semua pihak, termasuk Amerika Syarikat dan Israel, jika persyaratan dipenuhi.