Hasil Rapat Tertutup Sri Mulyani dan DPD: Bahas Efisiensi Anggaran, Coretax hingga Danantara
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Komite IV DPD menyelesaikan rapat kerja yang membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Rapat yang terbuka untuk umum itu tiba-tiba berlangsung secara tertutup karena akses siaran TV yang ditampilkan di depan ruangan dan siaran YouTube juga diberhentikan.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, secara garis besar rapat itu membahas capaian APBN tahun 2024 dan pelaksanaan tahun 2025 yang telah didesain dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk kebijakan efisiensi sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
"Tadi telah kami sampaikan apa saja yang menjadi prioritas-prioritas pemerintah dari postur anggaran tahun 2025, juga yang terkait dengan efisiensi anggaran yang sedang kita lakukan," kata Suahasil usai menghadiri rapat kerja bersama Sri Mulyani, Selasa (18/2/2025).
1. Efisiensi Anggararan
Menurut Suahasil, efisiensi anggaran bertujuan untuk membuat anggaran operasional pemerintah pusat hingga daerah efisien.
"Dan dananya bisa digunakan untuk kegiatan yang betul-betul tingkatkan produktivitas dan tadi pesan dari DPD adalah menumbuhkan ekonomi lokal, meningkatkan UMKM, dan seterusnya," ujar Suahasil.
2. DPD Bahas Penerimaan Negara hingga Danantara
Sebelum raker ditutup, Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi membahas masalah potensi merosotnya penerimaan negara, Danantara, hingga belanja negara yang terdampak efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Mulanya, raker antara para senator dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani itu dinyatakan terbuka oleh Ahmad Nawardi. "Kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum," kata Nawardi saat membuka rapat.
Namun, setelah ia menyampaikan kata pengantar pembukaan rapat tayangan layar di depan ruang rapat ikut mati, termasuk saluran langsung rapat di channel Youtube DPD RI.
Saat menyampaikan pemaparan pembuka rapat, Nawardi sempat menyinggung masalah sistem Coretax yang terus muncul sejak diluncurkan pertama kali ke publik oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) per 1 Januari 2025.
Akibat Coretax, Nawardi mengaku mendapatkan informasi bahwa Ditjen Pajak hanya bisa mengumpulkan 20 juta faktur pada Januari 2025, dari sebelumnya pada periode yang sama tahun lalu sebanyak 60 juta faktur pajak.
"Sehingga penerimaan pajak yang terkumpul, nanti bisa diklarifikasi Ibu Menteri, hanya Rp50 triliun dari Rp172 triliun pada tahun sebelumnya," kata Nawardi.
Permasalahan itu dia anggap membuat penerimaan negara akan bermasalah pada awal tahun, membuat kas negara berpotensi terganggu.
"Tentu ini membuat penerimaan negara, keuangan negara agak goyang dan K/L di awal tahun enggak punya dana menjalankan program yang sudah dirancang karena 2 bulan ini seperti tahun-tahun sebelumnya sumber anggaran negara tentu berasal dari sisa anggaran 2024 yaitu Rp45,4 triliun," jelasnya.
Nawardi juga pada kesempatan itu menyebut kehadiran Danantara yang akan diresmikan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat akan membuat kondisi penerimaan negara bermasalah.
Sebab, setoran dividen dari BUMN kelolaan Danantara yang selama ini masuk langsung ke kas negara melalui pos PNBP kekayaan negara yang dipisahkan atau KND, harus lebih dahulu dikelola oleh badan tersebut.
"Setoran dividen 65 BUMN ke negara yang ditarget Rp90 triliun pada 2025 dari sebelumnya Rp85,5 triliun pada 2024 dari Rp10.402 triliun aset yang mereka kelola, jumlah ini akan masuk ke kas BPI Danantara dan dikelola menjadi investasi, dividen BUMN ini akan dikembangkan terus menerus, status Danantara inilah yang membuat perusahaan BUMN yang dikelola Danantara bukan lagi kekayaan negara yang dipisahkan sehingga tidak ada lagi yang namanya pendapatan PNBP dari BUMN tersebut," jelas Nawardi.
Setelah itu, Nawardi menyinggung masalah pemangkasan anggaran K/L pada kesempatan itu. Pemangkasan atau efisiensi anggaran K/L itu sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S37 MK.02 2025.
3. Harapan DPD
Komite IV DPD berharap, dengan kepemimpinan Menteri Keuangan yang dinilai sangat kompeten, efisiensi anggaran ini tidak akan berdampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti stabilitas sosial, ekonomi, keamanan, serta kesejahteraan masyarakat.
"Kami sangat berharap dan kami yakin di tangan Ibu Menteri yang sangat luar biasa ini, efisiensi ini tidak akan berdampak pada stabilitas sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan, kesejahteraan masyarakat, subsidi daya beli masyarakat, konsumsi domestik, dan lain-lain," ujarnya.
Di samping itu, ia juga optimis bahwa meski terjadi pemangkasan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2025 masih dapat tercapai.
"Saya yakin target ekonomi akan tumbuh 8 persen itu bisa tercapai," imbuhnya.
