Hukuman Harvey Moeis Diperberat Jadi 20 Tahun, DPR: Di Luar Dugaan, Perlu Diapresiasi

JAKARTA – Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta mengabulkan banding Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas putusan perkara terpidana Harvey Moeis dalam kasus korupsi timah.  Dalam putusannya, hakim memperberat hukuman suami artis Dewi Sandra itu yang semula 6 tahun menjadi 20 tahun penjara.

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengapresiasi kejaksaan yang mengajukan banding dan hakim yang mengeluarkan putusan tersebut. “Putusan 20 tahun ini memang di luar dugaan, perlu diapresiasi,” ujar Nasir dalam keterangannya, Jumat (14/2/2025). 

Nasir mengatakan, bahwa putusan tersebut menandakan hakim tak memiliki keraguan atas pembuktian yang disampaikan JPU. Sebab, ia menilai kalau ada keraguan dari majelis hakim, maka putusan yang dikeluarkan harusnya menguntungkan terdakwa.

Dalam mengeluarkan putusan tersebut, Nasir menilai hakim sudah semestinya melihat fakta persidangan. Meski, perkara tersebut sempat disinggung Presiden Prabowo Subianto, bahkan ia menekankan agar koruptor dihukum 50 tahun penjara.

“Dalam hukuman itu, kalau hakim ada keraguan atas perkara maka putusannya harus menguntungkan terdakwa. Ini hakim malah menghukum lebih tinggi. Mungkin ini dalam rangka menghadirkan keadilan masyarakat,” ujarnya.

Nasir berharap, putusan yang memperberat Harvey Moeis harus menjadi perhatian bagi Mahkamah Agung (MA) untuk melakukan pengawasan lebih ketat. Begitu juga dengan Komisi Yudisial (KY) demi menjaga martabat hakim.

“Kan pertanyaannya, kenapa jomplang sekali putusannya (di PN dihukum 6 tahun, di PT dinaikkan jadi 20 tahun penjara). Apakah ada sesuatu di putusan PN sehingga mencederai keadilan publik atau seperti apa begitu,” katanya.

Soal putusan yang dikeluarkan di tingkat pengadilan negeri (PN) murni berdasar fakta persidangan atau karena adanya intervensi dan lain hal, Nasir berharap tidak demikian. “Mudah-mudahan terlepas dari itu, putusan ini menjawab keraguan publik kepada institusi pengadilan,” pungkasnya.