Anggaran IKN 2025 Diblokir, Bahlil Pastikan Target 2028 Pindah Ibu Kota Tak Berubah
JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menanggapi kabar anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diblokir Menteri Keuangan. Menurutnya, saat ini target Presiden Prabowo Subianto memindahkan ibu kota ke IKN pada 2028 tidak akan berubah.
“Menyangkut dengan IKN, IKN ini setahu kami sampai sekarang tetap target Bapak Presiden, 2028 kita akan pindah ke Ibu Kota Baru di IKN, sudah pindah,” ucap Bahlil kepada wartawan, Sabtu (8/2/2025).
Pria yang menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini menambahkan, pembangunan IKN juga disebut akan terus berjalan.
Namun, dia tidak merinci progress dari pembangunan IKN yang anggarannya sedang diblokir tersebut.
"Sudah barang tentu tahapan proses penyelesaiannya berjalan. Nah, strategi penyelesaiannya seperti apa? Itu di Kementerian PU," katanya.
"Jadi kami enggak bisa juga kalau mendalami, jangan merasa seperti karena ketum partai semua yang ngerti. Gak juga. Nah, ya gitu," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan saat ini belum ada realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pasalnya, hingga saat ini anggaran Kementerian PU masih banyak yang diblokir oleh Kementerian Keuangan.
Dody menjelaskan hal ini berkaitan dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sehingga total anggaran Kementerian PU tahun 2025 hanya tersisa Rp29,57 triliun.
"Realisasi anggaran IKN belum ada, kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya tidak ada," ujar Dody saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/2/2025).
Meski demikian, Dody menjelaskan pihaknya akan segera melaporkan kembali kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait kebutuhan anggaran untuk mendanai program-program yang penting. Harapannya ada tambahan alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan agar mampu mengakomodir kebutuhan pembiayaan infrastruktur.
Dia juga mengaku hingga saat ini belum ada rencana untuk melakukan kunjungan ke IKN meninjau progres pembangunan infrastruktur dasar yang dianggarkan sebelumnya. Sebab masih fokus untuk melakukan penyesuaian dengan anggaran yang tersedia.
"(Belum ada rencana ke IKN) kita urusin anggaran dulu. Nanti lah gampang ke IKN," ucap Politikus Demokrat tersebut.
