Bahlil Buka Suara soal Isu Reshuffle: Jangan Bertindak Lampaui Kewenangan
JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia merespons perihal isu Presiden Prabowo Subianto akan mereshuffle kabinet. Bahlilmenegaskan, reshuffle adalah hak prerogratif presiden.
“Menyangkut dengan apa yang ditanyakan tentang hak prerogratif Presiden. Jadi gini, menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Bapak Presiden,” kata Bahlil di sela-sela pembukaan Rakernas Partai Golkar di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).
Bahlil yang juga menjabat sebagai Menteri ESDM mengaku menyerahkan sepenuhnya soal reshuffle kepada Presiden. Menurutnya, seorang Menteri tidak boleh berkomentar melampaui batas kewenangannya.
”Karena itu adalah hak prerogratif Presiden. Jadi, semuanya diserahkan kepada Pak Presiden. Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan,” ujar dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto merespons isu reshuffle di periode 100 hari Kabinet Merah Putih . Apalagi, beberapa kali Prabowo seringkali mengingatkan jajarannya untuk berbenah untuk bekerja demi kepentingan rakyat.
"Bahasa Indonesia jelas kan?" kata Prabowo saat ditanya awak media usai menghadiri acara Harlah ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 5 Februari 2025.
Lebih lanjut, Prabowo kembali menegaskan bahwa rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Sehingga, seluruh jajarannya diharapkan bisa bekerja dengan benar.
"Jadi begini kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar yang bekerja dengan benar jadi saya ingin tegakkan itu," ujarnya.
Prabowo sekali lagi menegaskan bahwa seluruh jajarannya harus berkerja demi kepentingan rakyat. Dia pun mengancam akan mencopot menterinya jika tak bekerja untuk rakyat.
"Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan. Mau lebih jelas lagi?" pungkas Prabowo sembari tertawa.
