Belum Lama Bilang Kementan Bebas Korupsi, SYL Ditetapkan Tersangka oleh KPK
FAJAR.CO.ID, JAKARTA Bersama dua anak buahnya, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) diterapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Berdasarkan sumber fajar.co.id di KPK, SYL telah ditetapkan sebagai tersangka.
Yang bersangkutan (SYL) sudah jadi tersangka, kata sumber tersebut melalui pesan singkat, Jumat (29/9/2023).
Kabarnya, mantan Gubernur Sulsel dua periode itu disebut terseret beberapa kasus di kementerian yang dia pimpin.
Di antaranya dugaan penyalahgunaan laporan pertanggungjawaban, suap-menyuap, gratifikasi, hingga penggabungan beberapa perkara.
Menariknya, belum lama ini SYL mungkapkan rasa terimakasihnya atas pengelolaan anggaran bebas korupsi di lingkup Kementerian Pertanian selama tujuh tahun terakhir.
Dikatakan SYL, adanya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama ini merupakan bukti pengelolaan uang negara berjalan dengan baik sesuai aturan dan prosedur.
Apalagi, kata dia, Kementan juga pernah beberapa waktu lalu mendapatkan penghargaan anti korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Clu atau petunjuknya adalah no korupsi. Dan clu itu menghasilkan kita punya WTP WBK/WBBM 5 tahun clear and clean. Kita menghasilkan 22 wilayah bebas korupsi dan kita adalah kementerian yang mendapat penghargaan dari KPK sebagai Nasional Anti Korupsi, kata SYL, 22 Juni 2023 lalu.
SYL berharap, jajaran kerja Kementan tetap mempertahankan idealismenya untuk membangun pertanian dan memprioritaskan kepentingan bangsa.
Salah satu yang wajib diwujudkan adalah memperkokoh ketahanan pangan nasional.
Saya minta kalian (pegawai kementan) terus mempertahankan idealisme saudara. Sebab hidup ini bukan hanya uang, ucapnya.
Saya selalu mendapat penghargaan dari bangsa. saya pernah menerima Bintang Maha Putra Utama dari negara karena memberi makan 17 provinsi. Jadi kita kerja yuk dan bangun pertanian ini menjadi lebih baik, sambung dia.
Pelaksanaan zona integritas itu dikatakan SYL penting dilakukan untuk pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja atau satuan kerja yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Diharapkan unit yang membangun Zona Integritas dan mendapat predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dapat menjadi percontohan bagi unit kerja/satuan kerja lain tentang menerapkan tata kelola yang baik serta memberikan pelayanan publik yang prima dan berintegritas, kuncinya.
(Muhsin/fajar)
