Suami Punya Saham di Perusahaan Rusia, Perdana Menteri Estonia Kaja Kallas Didesak Mundur

TALLIN, iNews.id - Perdana Menteri Estonia Kaja Kallas didesak mundur usai informasi mengenai suaminya yang memiliki saham perusahaan Rusia terungkap. Publik Estonia memiliki sentimen yang buruk usai Rusia menginvasi Ukraina.

Dua surat kabar utama Estonia mendesaknya untuk mengundurkan diri dan dua jajak pendapat opini menemukan mayoritas responden berpendapat bahwa dia seharusnya mundur.

Kallas mengatakan bahwa dia tidak percaya perusahaan-perusahaan suaminya telah melakukan sesuatu yang salah. Suaminya juga sudah mengatakan bahwa dia akan menjual sahamnya dalam perusahaan yang dipertanyakan.

Kallas, yang telah mendorong bisnis-bisnis Eropa untuk memutuskan hubungan dengan Moskow, sering mengkritik Rusia dalam forum di Uni Eropa dan NATO. Dia dianggap oleh beberapa orang sebagai calon sekretaris jenderal blok militer tersebut.

Apa yang saya benar-benar yakin dan percayai adalah bahwa perusahaan-perusahaan suami saya tidak terlibat dalam aktivitas tidak bermoral, Kallas seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (26/8/2023).

Eesti Paevaleht, surat kabar utama lainnya, menyarankan agar Kallas mengajukan pengunduran dirinya dan kemudian menghadap ke parlemen.

Sementara itu, dua jajak pendapat opini yang dilakukan oleh Institut untuk Studi Sosial/Nordstat dan Turu-uuringute menunjukkan bahwa masing-masing 57 persen dan 69 persen responden berpendapat bahwa Kallas seharusnya mundur.

Suami Kallas sudah mengumumkan akan menjual sahamnya dalam perusahaan tersebut dan mengundurkan diri dari dewan direksi.

Kami (perusahaan) membahas masalah transportasi untuk klien kami (di Rusia) dalam beberapa kesempatan, dan kami percaya bahwa kami telah melakukan hal yang benar, membantu orang yang tepat dan menyelamatkan perusahaan Estonia yang baik, katanya.

Kallas, yang telah memberikan pinjaman hingga 350.000 euro untuk bisnis suaminya, pada tahun lalu melarang perusahaan kereta api milik negara Estonia untuk mengangkut nikel Rusia yang tidak terkena sanksi, dengan mengatakan perusahaan tersebut tidak boleh melakukan bisnis apapun dengan Rusia atau Belarus.

Partai Reformasi liberal Kallas, yang berkuasa sejak tahun 2021, memenangkan pemilihan umum pada Maret, meraih 37 kursi dalam parlemen beranggotakan 101 orang. Dia membentuk koalisi dengan partai Estonia 200 yang liberal dan Partai Sosial Demokrat untuk menguasai 60 suara.