Denny Indrayana Ungkap Indikasi Kuat Kongkalikong Mafia Kasus di MA dengan Siasat PK Moeldoko

Denny Indrayana Ungkap Indikasi Kuat Kongkalikong Mafia Kasus di MA dengan Siasat PK Moeldoko

Berita Utama | BuddyKu | Rabu, 31 Mei 2023 - 10:39
share

FAJAR.CO.ID , JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana mengritik pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku tidak akan netral pada pilpres 2024 mendatang.

Akhirnya, Presiden Jokowi terus terang mengakui. Beliau cawe-cawe, tidak akan netral, dalam Pilpres 2024. Bagaimana memahaminya?, kata Denny Indrayana dalam keterangannya, dikutip Rabu, (31/5/2023).

Dia mengatakan, Jokowi seharusnya tidak berpihak. Pasalnya dalam Pilpres 2024, peran presiden adalah wasit.

Kompetisi harus dibiarkan berjalan adil buat semua kesebelasan. Tidak boleh wasit mendukung tim Prabowo, Pranowo, sambil berusaha mendiskualifikasi tim Anies Baswedan, tuturnya.

Dikatakan, Presiden yang tidak netral, melanggar amanat konstitusi untuk menjaga pemilu yang jujur dan adil.

Dia juga menyebut cawe-cawe Presiden Jokowi yang nyata adalah saat membiarkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mencopet Partai Demokrat.

Saya meminjam istilah copet dari Romahurmuziy PPP. Saya berpendapat, Jokowi seharusnya tidak membiarkan Partai Demokrat dikuyo-kuyo Kepala Stafnya sendiri, jelasnya.

Tak bisa dikatakan Jokowi tidak tahu. Tak bisa dikatakan Jokowi tidak setuju. Kalau ada anak buah mencopet, Presiden bukan hanya harus marah, tetapi wajar memecat Moeldoko, lanjutnya.

Lebih jauh, Denny mengatakan, Jokowi tidak bisa mengatakan pencopetan partai sebagai hak politik Moeldoko. Karena mencopet partai yang sah adalah kejahatan.

Apalagi kata dia, ada informasi, konon, PK Moeldoko sudah diatur siasat menangnya. Ada sobat advokat yang dihubungi para tersangka korupsi yang sedang berkasus di KPK, imbuhnya.

Para terduga mafia kasus di MA tersebut mengatakan, mereka dijanjikan dibantu kasusnya dengan syarat, memenangkan PK Moeldoko di MA.

Dalam podcast kami bersama Bambang Widjojanto, Novel Baswedan mengatakan tidak ditahannya Sekretaris MA Hasbi Hasan adalah indikasi kuat, adanya upaya pengaturan tukar guling perkaranya di KPK, dengan pemenangan PK Moeldoko di MA, jelasnya.

Dikatakan, secara teori, cawe-cawe Jokowi lewat tangan Moeldoko yang diduga mencopet Demokrat, adalah kejahatan yang mestinya membuka pintu pemecatan presiden.

Di Amerika Serikat, Presiden Richard Nixon harus mundur untuk menghindari proses impeachment, karena skandal watergate, yaitu ketika kantor Partai Demokrat Amerika dibobol untuk memasang alat sadap di masa kampanye.

Menurutnya, Jokowi bukan hanya memasang alat sadap, tetapi melalui Moeldoko, berusaha mencopet Partai Demokrat.

Bayangkan, demi menggagalkan pencalonan Anies Baswedan, Presiden Jokowi sampai tega membajak partainya Presiden Ke-6 SBY, ucapnya.

Rasa-rasanya, Ibu Megawati tidak mau partai politik didzalimi, sebagaimana di era Orde Baru PDI Mega dikuyo-kuyo PDI Soerjadi. Saatnya Petugas Partai Jokowi dihentikan cawe-cawe yang melanggar konstitusi, tandasnya.

Sebelumnya, Jokowi mengakui tak akan netral di Pemilu 2024 mendatang.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengklaim langkah itu diambil demi kepentingan bangsa dan negara, buka kepentingan golongan tertentu apalagi pribadi.

Saya harus cawe-cawe, kata Jokowi ketika berbincang-bincang dengan para pemimpin media massa di Istana Merdeka, Senin 29 Mei 2023, dikutip Tempo. (selfi/fajar)

Topik Menarik