SBY Tegaskan Rakyat Perlu Diajak Bicara soal Sistem Pemilu

JAKARTA, iNews.id - Presiden Ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turut angkat bicara soal sistem proporsional pemilu yang digugat dan tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam sebuah tulisan yang diunggah dalam akun Facebook pribadi, SBY mempertanyakan keefektifan pelaksanaan pemilu yang tengah berjalan tahapannya, namun di tengah jalan bisa berubah akibat putusan MK.

Bagi SBY, mengubah sistem pemilu terbuka lebar. Hanya saja, dia menilai pengubahan sistem proporsional pemilu dapat dilakukan pada masa tenang. Apalagi jika ada poses rembug bersama, daripada mengambil jalan pintas menggugat ke MK. Dia merasa, sistem pemilu Indonesia bisa disempurnakan dan ditata lebih baik, namun tidak hanya sekedar memilih dari proporsional terbuka atau tertutup semata.

SBY menyinggung dalam tatanan kehidupan bernegara yang baik dan dalam sistem demokrasi yang sehat ada semacam konvensi baik yang bersifat tertulis maupun tidak.

"Apa yang saya maksud? Jika kita hendak melakukan perubahan yang bersifat fundamental, misalnya konstitusi, bentuk negara serta sistem pemerintahan dan sistem pemilu, pada hakikatnya rakyat perlu diajak bicara. Perlu dilibatkan. Ada yang menggunakan sistem referendum yang formal maupun jajak pendapat yang tidak terlalu formal," kata SBY dikutip Sabtu (18/2/2023).

Menurutnya, lembaga negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif tak boleh memiliki kekuatan berlebih untuk melakukan perubahan mendasar, apalagi menyangkut hajat hidup masyarakat. Termasuk, merubah sistem proporsional pemilu. Baginya, kebijakan merubah sistem pemilu bukan lah hal biasa yang lazim dilakukan dalam proses manajemen nasional.

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini menyatakan bagaimana pun rakyat perlu diajak bicara. Menurutnya pemerintah serta pihak yang terlibat dalam pemilihan umum harus membuka diri dan mau mendengar pandangan pihak lain terutama rakyat.

"Mengatakan 'itu urusan saya dan saya yang punya kuasa,' untuk semua urusan, tentu tidak lah bijak. Sama halnya dengan hukum politik 'yang kuat dan besar mesti menang, yang lemah dan kecil ya harus kalah' tentu juga bukan pilihan kita. Hal demikian tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang kita anut bersama," ujar SBY.

Dia merasa rakyat perlu mendapat penjelasan yang terang tentang rencana penggantian sistem pemilu. Salah satunya, penjelasan terkait perbedaan sistem pemilu terbuka dan tertutup.

"Mereka harus tahu bahwa kalau yang digunakan adalah sistem proporsional tertutup, mereka harus memilih parpol yang diinginkan. Selanjutnya partai politik lah yang hakikatnya menentukan kemudian siapa orang yang akan jadi wakil mereka," tutur SBY.

"Sementara, jika sistem proporsional terbuka yang dianut, rakyat bisa memilih partainya, bisa memilih orang yang dipercayai bisa menjadi wakilnya, atau keduanya, partai dan orangnya," tuturnya.

Menurutnya, warga perlu mendapat penjelasan perbedaan sistem pemilu itu. Pasalnya, masyarakat merupakan pihak yang berdaulat dalam pemilu.

"Inilah jiwa dan nafas dari sistem demokrasi," tutur SBY.