Loading...
Loading…
Pemerintah Tetapkan UMP 2020 Naik 8,51 Persen

Pemerintah Tetapkan UMP 2020 Naik 8,51 Persen

Berita Terkini | inewsid | Kamis, 17 Oktober 2019 - 07:50

JAKARTA, iNews.id - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menerbitkan surat edaran (SE) soal upah minimum provinsi (UMP) 2020. Pada tahun depan, upah pekerja dipastikan naik 8,51 persen.

Kenaikan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Kenaikan UMP setiap tahun dihitung berdasarkan akumulasi inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Data tersebut berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Surat Kepala BPS Nomor B-246/BPS/1000/10/2019 tertanggal 2 Oktober. Inflasi ditetapkan 3,39 persen sementara pertumbuhan ekonomi 5,12 persen.

"Dengan demikian, kenaikan UMP dan/atau UMK (Upah Minimum Kabupaten) tahun 2020 berdasarkan data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 8,51 persen," bunyi SE tersebut.

Selain itu, Hanif juga menginstruksikan lewat SE tersebut kepada para gubernur untuk menetapkan UMP 2020 dengan tetap memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov). Penetapan UMP ini harus selesai dan diumumkan secara serentak pada 1 November 2019.

"UMK tahun 2020 ditetapkan dan diumumkan selambat-lambatnya 21 November 2019. UMP dan UMK yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana tersebut di atas berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020," bunyi SE itu.

Hanif juga meminta tujuh provinsi untuk segera menyesuaikan UMP sesuai nilai kebutuhan hidup layak (KHL) paling lambat pada penetapan UMP 2020. Ketujuh provinsi tersebut yaitu Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, NTT, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara.

Bagi kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/wali kota yang tidak menjalankan keputusan ini, Hanif akan memberikan sanksi mulai dari sanksi administratif, tertulis, hingga bisa dicopot sebagai kepala daerah.

Original Source

Topik Menarik