Loading...
Loading…
Mendagri Tito Karnavian Minta Tindak Preman Berkedok Ormas Kelola Parkir

Mendagri Tito Karnavian Minta Tindak Preman Berkedok Ormas Kelola Parkir

Berita Terkini | okezone | Rabu, 06 November 2019 - 14:13

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau kepala daerah menertibkan pengelolaan perparkiran. Jangan sampai dikelola oleh preman berkedok ormas yang bisa merugikan masyarakat. Kemendagri juga meminta aparat menindak oknum yang melindungi preman.

"Pak Mendagri menghimbau agar gubernur, bupati/wali kota untuk melakukan penertiban pengelolaan perparkiran di daerah. Jangan sampai merugikan masyarakat dan merusak iklim investasi," kata Kapuspen Kemendagri Bahtiar mengutip pernyataan Mendagri Tito Karnavian di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Menurutnya, tata kelola parkir yang buruk dapat merugikan masyarakat, terlebih jika dipungut oleh preman berkedok ormas.

"Pungutan retribusi parkir ini nilai uangnya sangat besar, terutama di perkotaan dan menjadi salah satu sumber pungutan liar, akibatnya Pemda tidak mendapat pemasukan yang signifikan. Tata kelola parkir yang buruk jelas sangat merugikan masyarakat, apalagi jika dipungut oleh preman atau berkedok ormas, kemungkinan besar terjadi pungli," ujar Bahtiar.

Kapuspen Kemendagri Bahtiar (Okezone)

Untuk mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan tindakan tegas untuk melindungi masyarakat dari aksi premanisme.

Baca Juga :
Mendagri Minta Polda dan Polres Tangkap Ormas yang Lakukan Pemerasan

"Saber pungli parkir dan tim pemberantasan preman harus dilakukan untuk melindungi masyarakat serta menindak oknum aparat yang melindungi pengelolaan parkir liar, jata Bahtiar.

Sehingga perlu dukungan aparat penegak hukum dan aparat keamanan untuk penegakan Saber Pungli dan penindakan premanisme, baik perorangan atau kelompok masyarakat termasuk preman yang dibungkus ormas," tegas Bahtiar.

Tata kelola perparkiran telah diatur dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara pungutan retribusi parkir yang dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan dipungut sendiri oleh aparat pemda dan bekerja sama dengan pihak ketiga baik swasta, koperasi atau lembaga lainnya. Meski demikian kedua cara tersebut harus dilakukan secara transparan dan tidak merugikan masyarakat.

Original Source

Topik Menarik

{