Loading...
Loading…
Heboh soal KUA-PPAS RAPBD DKI, Gerindra: PSI Kurangi Genitnya

Heboh soal KUA-PPAS RAPBD DKI, Gerindra: PSI Kurangi Genitnya

Berita Terkini | sindonews | Kamis, 07 November 2019 - 03:08

JAKARTA - Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, M Taufik, meminta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk tidak terlalu mencari perhatian publik dengan membongkar mata anggaran ganjil dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) RAPBD 2020.

Hal ini disampaikan Taufik menanggapi anggaran lem aibon yang mencapai Rp82,8 miliar dan anggaran pengadaan pulpen sebesar Rp123 miliar yang dipersoalkan politisi PSI William Aditya Sarana, beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua DPRD DKI itu menuturkan, tak ada yang istimewa soal penemuan anggaran ganjil dalam KUA-PPAS itu. Perkara seperti itu lazim dalam menggodok anggaran. Taufik menyayangkan ketika William membuka anggaran itu dan menyebarluaskan melalui akun sosial medianya yang akhirnya berujung polemik.

Ia lantas meminta agar William tidak terlalu genit demi mencari perhatian publik. "Sebenarnya enggak ada yang istimewa, cuma genitnya aja yang buat saya harus dikurangi dikit. Enggak apa-apa genit, boleh, enggak ada masalah, tapi dikurangi," ujar Taufik di Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Taufik menuturkan, pada masa pemerintahan gubernur sebelumnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dirinya juga pernah menemukan anggaran janggal. Namun hal itu tidak menjadi polemik lantaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengajukan anggaran itu langsung dipanggil dan mintai klarifikasi.

Baca Juga :
Gerindra: Era Ahok Ada Selisih Rp1,2 T di KUA-PPAS, PSI Jangan Terlalu Genit

Taufik menyebut tidak membuka hal ini ke pulik lantaran anggaran yang diajukan waktu itu masih sebatas perencanaan dan belum dibahas antara eksekutif dan legislatif. "Dulu temuan ini juga ada. Dulu saya temukan selisih Rp1,2 triliun, tapi saya enggak buka ke publik," tuturnya.

Menurut Taufik, tempat yang pas untuk mengupas anggaran adalah forum resmi pembahasan anggaran, bukan di ruang-ruang publik, sehingga menimbulkan sepekulasi miring masyarakat.

"Saya kira ini metode baru anggota Dewan dan mestinya berubahlah, ayo kita diskusi dengan argumen yang kuat di dalam (rapat). Jadi mendefinisikan transparansi itu bukan di awur - awur," tegasnya.

Adapun imbas polemik lem aibon, William kini dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI dengan tuduhan melanggar kode etik. Laporan dilayangkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan).

Original Source

Topik Menarik

{